.jpg) |
| Terlihat Hasan Basri M.M selaku Tenaga Ahli Komisi x DPR RI tengah memaparkan materinya terkait mengatasi public distrust di masyarakat, yang berlangsung di Auditorium KH Ahmad Dahlan, pada Selasa (26/12/23). (Foto: Tasya Safera/Bewara Pers) |
BEWARAPERS.ID, Bandung - Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung (UM) Bandung Kembali menggelar kuliah bareng birokrat sesi keempat dengan mengusung tema "Urgensi Birokrasi: Upaya Mengatasi Public Distrust" pada hari Selasa, (26/12/2023) tepatnya di Auditorium KH Ahmad Dahlan.
Pada sesi keempat ini menghadirkan dua pembicara di antaranya Hasan Basri M.M selaku Tenaga Ahli Komisi x DPR RI dan Rifki Fauzi S.E selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung, serta dihadiri oleh Rikki Maulana Yusuf S.IP., M.AP selaku Sekretaris Prodi (Sekprod) Administrasi Publik beserta dosen Administrasi Publik lainnya.
Dalam sambutannya, Maulana Ikbal selaku Ketua Pelaksana memaparkan pentingnya peranan mahasiswa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi saat ini. Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan melakukan kritik dan kontrol terhadap kinerja demokrasi serta melakukan aksi aksi yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan publik yang baik.
Kemudian, Maulana Ikbal menyampaikannya pesannya kepada para mahasiswa untuk senantiasa lebih melek politik dan jangan apatis.
"Jadi sebagai mahasiswa harus lebih melek politik, jangan apatis. Karena sekarang sangat berharga sekali di politik Indonesia. karena mempengaruhi di masa depan, mungkin untuk Indonesia Emas 2045," tegasnya
Hasan Basri M.M saat di wawancarai memberikan penjelasannya terkait beberapa faktor yang memicu terjadinya public distrust di kalangan masyarakat.
"Yang menjadi faktor utama adalah memang ketika pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang dirasa itu tidak bermanfaat untuk masyarakat tentu akan kembali menjadi pergunjingan, menjadi tidak percaya terhadap kebijakan-kebijakan itu. Yang kedua adalah bagaimana faktor yang tidak menjadi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang besar kan, itu juga harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan karena dengan berkeadilan dengan pemerataan dan kesejahteraan yang diberikan untuk masyarakat itu akan mengurangi ketidakpercayaan dalam kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat jadi saya kira harus dijaga betul kepercayaan masyarakat khususnya dalam kebijakan-kebijakan yang ada saat ini," ucapnya.
Tidak hanya itu, Hasan pun turut memaparkan beberapa langkah konkret yang direalisasikan pemerintah dalam mengatasi public distrust tersebut serta memberikan pesan pagi para mahasiswa kedepannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah
"Saat ini ya, kalau lihat khususnya saya di komisi 10 kita kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya salah satu buat anak muda mahasiswa ya ada skripsi kan saat ini tidak diwajibkan lagi ya untuk kebijakan namun, diganti dengan projek-projek yang lainnya disesuaikan dengan kebijakan di kampus itu juga bagian dari meringankan beban salah satunya mahasiswa. Sisi lain juga ada mahasiswa misalkan supaya doktoral ya sekarang tidak juga diwajibkan terkait dengan Jurnal Internasional nah, itu juga dimanfaatkan dan juga dirasakan akibat dari masukan-masukan dari masyarakat dari mahasiswa-mahasiswa memberikan masukan kepada DPR dan ditindaklanjuti kita sampaikan kepada pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah kan sekarang lebih luwes ya memberikan kebijakan yang akhirnya tidak memberatkan kepada mahasiswa, kepada masyarakat dan mudah-mudahan kebijakan yang dirasakan masyarakat saat ini juga meringankan beban pada masyarakat," ujarnya.
"Satu untuk saat ini mahasiswa jangan apatis ya apalagi dalam politik karena semua kebijakan yang dirasakan masyarakat itu atas produk-produk politik. Jadi mahasiswa yang harus dilakukan adalah bagaimana memperhatikan kebijakan pemerintah yang diaplikasikan kepada masyarakat kalau dirasa kebijakannya tidak pro masyarakat, mahasiswa berhak memberikan klarifikasi memberikan audiensi terkait dengan kebijakan kebijakan. Jadi sekali lagi, mahasiswa harus berperan aktif, tidak hanya berperan dalam politik, tapi berperan lah di lingkup kampusnya masing-masing, aktif di organisasi memberikan kritikan-kritikan dan lainnya," sambungnya saat di wawancarai.
Wartawan: Tasya Safera, Dewi Maryam, Yogi Bagus
Editor: Yogi Bagus Prasetyo