 |
| Tampak sesi sharing terkait tema yang diusung bersama pembicara H. Tedy Rusmawan AT, MM selaku Ketua DPRD Kota Bandung pada, Sabtu (6/1/2024). (Foto: Himayatul/Bewara Pers) |
BEWARAPERS.ID, Bandung - Masih dalam rangkaian Kuliah Bareng Birokrat, Program Studi Administrasi Publik UM Bandung sukses menggelar sesi kelimanya dengan menghadirkan pembicara H. Tedy Rusmawan AT, MM selaku Ketua DPRD Kota Bandung, dan Ahmad Rahmat Purnama, A.Md selaku Ketua DPD PKS Kota Bandung pada, Sabtu (6/1/2024).
Acara ini berlangsung di Lt.2 R.3 Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, dan dihadiri sebanyak 123 peserta yang terdiri dari mahasiswa UM Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, hingga Universitas Padjadjaran. Dalam pelaksanaannya, acara ini mengusung tema “Politik Itu Kejam? Atau Rakyatnya Yang Lemah? Lalu, Birokrasinya Harus Apa?”.
Mengenai tema yang diusung dalam sesi kali ini, Ahmad Rahmat Purnama, A.Md selaku pembicara memberikan tanggapannya terkait dampak kebijakan politik yang dianggap kejam terhadap kehidupan sehari-hari rakyat.
“Nah mungkin menurut saya, jika dianggap kejam itu terlalu lumayan keras juga kalau tidak melihat kebijakan terkait masyarakat khususnya kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari tentunya ini yang harus kita cari solusinya agar salah satunya kepentingan masyarakat bisa kita selesaikan. Mungkin dengan kebutuhan pangan yang harus lebih terjangkau begitu pula biaya pendidikan dan kesehatan termasuk juga lapangan pekerjaan maka tentu kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tentu saja itu diawasi oleh badan legislatif harus betul betul mendukung kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kemudian, dirinya juga menjelaskan tentang peranan birokrasi dalam menyeimbangkan kebijakan yang dianggap keras dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu sendiri.
“Intinya bagaimana birokrasi itu menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya, bagaimana kerjasama antara birokrasi legislatif dengan eksekutif nya berjalan sebagaimana mestinya, legislatif dengan tugasnya itu mengawasi, membuat Perda, atau undang undang yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Birokrasi atau eksekutif menjalankan peranan dan kegiatannya sesuai dengan aspirasi anggota dewan yang dimana anggota dewan itu mencerminkan kepentingan masyarakat,” sambungnya saat diwawancarai wartawan Bewara Pers.
Lebih dari itu, menurut pandangan Ghina Fauziah sendiri selaku Ketua Pelaksana memaparkan keterkaitan tema dengan peranan birokrasi dalam mengatasi dampak negatif dari politik yang dianggap kejam.
“Untuk peran birokrasi untuk mengatasi politik yang kejam itu, di mana birokrasi ini kan dia yang mengatur-mengatur dan membuat peraturan. Nah kalau misalkan birokrasi dibuat efektif, maka juga dari situ pandangan para mahasiswa, pandangan dari warga terhadap politik, dan juga bisa tentang kekejaman politik juga bisa berkurang karena birokrasinya juga efektif dan tidak menyusahkan atau tidak mempersulit warga seperti itu,” ujar Ghina.
Ghina juga menjelaskan bahwa langkah yang harus diambil dalam memperkuat posisi rakyat dalam menghadapi politik yang keras ini, berupa keikutsertaannya kita dalam membangun dunia politik yang bersih.
“Harus ini sih ya, kalau menurut aku, jadi kan sekarang itu rakyat cuma bisa kebanyakan ya, kebanyakan itu cuma bisa kayak menjudge aja ya, tapi nggak ikut berpartisipasi kepada politik. Jadi kalau misalkan pengen Indonesia ini punya politik yang bersih, ya kenapa kita nggak sebagai warga negara terutama kayak generasi baru itu terjun ke dunia politik, biar dunia politiknya juga ikut bersih kayak gitu,” tuturnya.